Penuhi Informasi Publik, PPID Wajib Dibentuk di Setiap OPD

Memaksimalkan upaya terpenuhinya informasi publik, sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bulungan, terus melakukan sosialisasi, serta memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Bulungan. 
Seperti yang kembali dilakukan pihak Diskominfo pada Kamis 3 Mei lalu. Penguatan, terutama pada tata kelola pengelolaan informasi publik, yang merupakan tugas dan tanggung jawab PPID. 

Asisten III Setkab Bulungan Kornelis Elbaar yang membuka kegiatan itu mengatakan, PPID Bulungan sudah terbentuk, dan saat ini oleh Diskominfo menyegerakan pembentukan PPID di sejumlah OPD yang ada. 
Dikatakan, pengelolaan informasi dan dokumentasi tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Diskominfo, mupun bagian Humas saja. Namun itu juga berada di setiap OPD. 
“Sesuai amanat UU, setiap OPD wajib menunjuk atau mengangkat PPID dalam organisasi kerjanya. Pengetahuan dan wawasan ini sangat penting, karena masyarakat sebagai pemohon informasi juga dilindungi oleh UU. Jangan sampai ada pejabat OPD yang terjebak dengan menutup informasi yang sebenarnya menurut UU tergolong sebagai infromasi terbuka,” ujarnya. 
Sementara itu Kepala Diskominfo Zulkifli Salim menegaskan, soal pentingnya ketentuan informasi publik yang boleh diketahui umum, ataupun yang harus dikecualikan. Dalam hal ini, pihaknya juga sudah menyurati OPD yang ada di Bulungan, terkait ketentuan PPID. Termasuk sejumlah hal yang berkaitan dengan informasi publik. 
“PPID wajib menyampaikan dan memberikan setiap informasi publik. Kegiatan apapun yang dibiayai dari dana rakyat, maka rakyat berhak tahu hasilnya. Itu tegas ada dalam UU No 14 Tahun 2008. Walau tidak semua, tapi ada klasifikasi,” ujarnya. 
“Hampir semua data harus diketahui publik. baik diminta ataupun tidak diminta. Ini amanat UU. Suka tidak suka, cepat atau lambat makanya seluruh pejabat yang menyelenggarakan urusan publik wajib dan tidak boleh menghambat. Apalagi berkilah seribu alasan tidak memberi informasi kepada peminta,” imbuh Zulkifli. 
Menurut dia, pilihannya hanya ada dua. Yakni jika tidak mau memberikan informasi publik, pertama berhadapan dengan tututan hukum, melalui Komisi Informasi Publik (KIP) atau pilihan kedua mundur sebagai pejabat publik. 
“Itu sudah jelah ketentuannya silahkan pilih. Kita juga mengantisipasi agar pejabat tidak ada yang terjerat UU keterbukaan informasi publik. Setelah ini tidak ada alasan OPD tidak tahu dan tidak mengerti pelayanan informasi publik. Tidak boleh ada yang gagal paham soal mana data yang boleh diberikan atau tidak. Sekretaris OPD otomatis menjadi kepala PPID pembantu, karena dia kepala sekretariat, dia pengelola semua dokumentasi dan administrasi kantor,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *